Cat Mera Prabowo Bahas Pengembalian Artefak dengan Raja Belanda Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Belanda dan diterima oleh Raja Willem-Alexander serta Ratu Maxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Jumat (26/9/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting, termasuk pengembalian benda bersejarah milik Indonesia.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyoroti penguatan hubungan bilateral di berbagai bidang strategis. Salah satu isu utama adalah rencana pengembalian 30.000 benda dan artefak Jawa yang selama ini tersimpan di Belanda. Pemerintah Belanda menyatakan komitmennya untuk memproses pemulangan koleksi bersejarah tersebut.
Menurut keterangan resmi Sekretariat Kabinet melalui Instagram, pembahasan mengenai artefak menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut. “Salah satu agenda penting yang dibahas adalah komitmen Pemerintah Belanda untuk melakukan proses pengembalian 30.000 benda dan artefak Jawa bersejarah milik Indonesia,” tulis unggahan tersebut.
Selain itu, pertemuan Prabowo dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima juga menjadi simbol persahabatan kedua negara. Kedua belah pihak menegaskan keinginan untuk memperluas peluang kerja sama di masa depan, baik dalam bidang budaya, ekonomi, maupun hubungan diplomatik.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan kenegaraan Prabowo setelah sebelumnya mengunjungi Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 26 atau 27 September 2025.
Pertemuan di Den Haag mencerminkan keberlanjutan tradisi persahabatan antara Indonesia dan Belanda. Pengembalian artefak menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama sejarah dan budaya. Kesepakatan ini juga diharapkan membuka jalan bagi hubungan bilateral yang semakin erat di masa depan.
Prabowo Bahas Pengembalian Artefak dengan Raja Belanda Menlu Sugiono Serukan Pelucutan Senjata Nuklir di PBB
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya pelucutan senjata nuklir sebagai ancaman terbesar bagi umat manusia. Pernyataan itu ia sampaikan pada Sidang Tingkat Tinggi memperingati International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons di Markas Besar PBB, New York, Jumat (26/9/2025).
Dalam pidatonya, Sugiono menyoroti fakta bahwa lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih dimiliki segelintir negara. Beberapa di antaranya bahkan berada di luar kerangka Non-Proliferation Treaty (NPT) atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
“Indonesia mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menghentikan modernisasi dan ekspansi. Mereka harus mengambil langkah nyata menuju pelucutan dan menunjukkan komitmen politik bagi dunia yang bebas dari senjata nuklir,” ujar Sugiono.
Ia juga menekankan perlunya revitalisasi mekanisme perlucutan global. Menurutnya, semua negara perlu bergabung dengan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Perjanjian ini melarang kepemilikan, pengujian, hingga ancaman penggunaan senjata nuklir secara penuh.
Sugiono menambahkan bahwa risiko senjata nuklir kini semakin kompleks. Ancaman baru seperti serangan siber, kecerdasan buatan, dan terorisme membuat senjata nuklir jauh lebih berbahaya. “Risiko ini tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah melalui eliminasi total senjata nuklir,” tegasnya.
Menlu Sugiono berharap NPT Review Conference 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen global. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi bencana kemanusiaan. Hingga kini, lebih dari 90 negara telah menandatangani TPNW dan lebih dari 70 negara meratifikasinya, termasuk Indonesia.
Indonesia sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam isu perlucutan senjata. Pada 2013, Indonesia menggagas High-level Meeting on Nuclear Disarmament di PBB. Upaya tersebut kemudian melahirkan resolusi tahunan yang memperingati Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir.
Seruan Sugiono di forum PBB ini menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan dunia bebas senjata nuklir. Agenda tersebut juga menjadi bagian dari komitmen global untuk menjaga perdamaian dan mencegah krisis kemanusiaan di masa depan.
