Cat Mera Ribka Haluk Ajak Papua Pegunungan Fokus Program PHTC Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan agar fokus menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win yang diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.
Dalam Rapat Koordinasi Program Quick Win di Baliem Pilamo Hotel, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (20/10/2025), Ribka Haluk menyampaikan bahwa pemerintah akan mengawasi pelaksanaan program ini secara ketat.
Menurutnya, gubernur maupun bupati yang tidak serius menjalankan arahan Presiden akan dievaluasi langsung oleh pemerintah pusat.
“Semua program quick win dari Bapak Presiden ini akan kita awasi ketat. Kalau sampai kepala daerah tidak serius mengurus program Presiden selama lima tahun ini, tentu akan menjadi bahan evaluasi,” ujar Ribka.
Ribka menegaskan pentingnya dukungan penuh Pemprov Papua Pegunungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam mencapai swasembada pangan.
Ia menilai, ketahanan pangan masih menjadi tantangan utama di wilayah pegunungan sehingga perlu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk membuka lahan pertanian.
Ribka Haluk Ajak Papua Pegunungan Fokus Program PHTC Selain itu, ia meminta Pemprov menyusun rencana induk (master plan) jangka panjang untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan pangan yang tidak merata.
Ribka juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Papua Pegunungan secara optimal.
Menurutnya, wilayah ini memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat menjadi fondasi bagi kemandirian pangan dan ekonomi lokal.
“Presiden telah memerintahkan Menteri Pertanian agar kita bisa swasembada pangan. Dan hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, hal itu mulai berjalan,” jelas Ribka.
Ia juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Koperasi dianggap berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
“Presiden ingin pemerintah daerah wajib mengurus koperasi desa agar berdiri dan berjalan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan atas capaian realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 73,15 persen per 10 Oktober 2025, serta realisasi belanja sebesar 53,83 persen.
Capaian ini dinilai telah memenuhi standar nasional.
Sebagai bentuk penghargaan, Wamendagri menyerahkan plakat apresiasi kepada Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.
Ribka berharap, kinerja keuangan yang positif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Tanah Papua.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, serta jajaran kepala daerah se-provinsi.
Ribka menutup arahannya dengan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan di Papua Pegunungan.
“Kita semua harus bergerak bersama agar hasil terbaik cepat benar-benar dirasakan masyarakat Papua Pegunungan,” pungkasnya.
