Cat Mera Trump Dukung Gencatan Senjata, Hamas Tetap Tolak Disarm Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan menerima usulan gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, Hamas menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup penyerahan senjata.
Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, menegaskan pada Sabtu (4/10/2025) bahwa penyerahan senjata hanya dapat dilakukan setelah berdirinya negara Palestina yang berdaulat dengan tentara nasional sendiri. “Hamas tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan senjatanya dan tidak pernah mengaitkan hal itu dengan persetujuannya terhadap syarat-syarat perjanjian,” ujar Kilani.
Menurut Kilani, posisi Hamas tetap tidak berubah. Selama pendudukan Israel masih berlangsung, perlawanan akan terus dijalankan. Ia menegaskan bahwa senjata merupakan bagian dari hak pertahanan rakyat Palestina. “Penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan memiliki kewenangan penuh serta tentara nasional yang mampu melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Kilani menjelaskan bahwa fokus utama dari usulan Presiden Trump adalah menghentikan pertempuran di Jalur Gaza. Isu lain, termasuk urusan politik dan keamanan, dapat dibahas pada tahap berikutnya. “Fokus utama gerakan ini adalah gencatan senjata, sementara soal lain bisa dibicarakan dan disepakati,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut juga mencakup klausul yang melarang pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, sebagai jaminan perlindungan terhadap penduduk sipil di Gaza.
Menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan memerintah Jalur Gaza setelah gencatan senjata, Kilani menegaskan keputusan itu harus ditentukan oleh seluruh bangsa Palestina. “Kesepakatan atas poin-poin tertentu dari rencana Washington hanya dicapai jika sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina,” katanya.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan strategis, termasuk soal perlucutan senjata dan kendali atas Gaza, tidak bisa diambil sepihak. “Keputusan itu milik seluruh rakyat Palestina, bukan hanya Hamas,” tandas Kilani.
Pernyataan Hamas ini menandai langkah diplomatik baru di tengah konflik panjang Gaza. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah kesepakatan gencatan senjata ini akan membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan, atau sekadar jeda sementara di tengah ketegangan yang belum berakhir.
Trump Dukung Gencatan Senjata, Hamas Tetap Tolak Disarm Hamas Tegaskan Gencatan Senjata Tak Termasuk Penyerahan Senjata
Gaza, Beritasatu.com — Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan setuju terhadap usulan gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, Hamas menegaskan kesepakatan itu tidak mencakup penyerahan senjata.
Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, mengatakan pada Sabtu (4/10/2025) bahwa penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan memiliki tentara nasional sendiri. Ia menegaskan, selama pendudukan Israel masih berlangsung, perlawanan akan tetap dijalankan oleh Hamas.
“Hamas tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan senjatanya dan tidak pernah mengaitkan hal itu dengan persetujuannya terhadap syarat-syarat perjanjian,” ujar Kilani.
Menurutnya, sikap Hamas tidak berubah: perlawanan bersenjata akan terus dilakukan sampai Palestina meraih kedaulatan penuh. “Penyerahan senjata hanya mungkin setelah berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan memiliki kewenangan penuh,” tegasnya lagi.
Kilani menjelaskan bahwa fokus utama dari usulan Presiden Trump adalah menghentikan pertempuran di Jalur Gaza. Isu-isu lain, seperti pemerintahan dan pengaturan wilayah, akan dibahas di tahap selanjutnya. “Fokus utama gerakan ini adalah gencatan senjata, sementara soal lain bisa dibicarakan dan disepakati,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa kesepakatan tersebut memuat klausul penting yang melarang pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Hal ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung.
Menanggapi pertanyaan tentang siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-gencatan senjata, Kilani menegaskan bahwa keputusan tersebut harus ditentukan oleh seluruh bangsa Palestina, bukan hanya oleh Hamas.
“Kesepakatan atas poin-poin tertentu dari rencana Washington hanya dicapai jika sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina,” katanya.
