BNPB Pastikan Pemerintah Maksimal Bantu Aceh Tamiang

BNPB Pastikan Pemerintah Maksimal Bantu Aceh Tamiang

catmera, Jakarta — BNPB Pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk memberi perhatian khusus terhadap pemulihan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, setelah banjir bandang menghantam wilayah tersebut pada awal Desember 2025. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan gangguan sosial, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Ribuan rumah terendam, akses antarwilayah terputus, dan puluhan korban meninggal dunia tercatat dalam laporan sementara.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir pada Sabtu, 6 Desember 2025. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar penanganan Aceh Tamiang dilakukan semaksimal mungkin. Kehadiran pemerintah pusat di lokasi bencana menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada evakuasi, tetapi berlanjut hingga fase pemulihan.

“Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk membantu Aceh Tamiang semaksimal mungkin,” ujar Suharyanto, dikutip dari Antara. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa dukungan logistik dan sumber daya akan dipercepat.


BNPB Minta Daftar Kebutuhan Detail untuk Mempercepat Bantuan

Dalam kunjungan ke Posko Penanganan Banjir Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Suharyanto hadir bersama Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dan Wakil Bupati Ismail. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyusun daftar kebutuhan secara rinci agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Tidak hanya bahan pangan, melainkan juga kebutuhan teknis seperti kendaraan operasional dan alat evakuasi.

“Stok kita banyak, ada di posko Kualanamu, Deli Serdang. Saya tunggu apa kebutuhan dan segera kita penuhi,” kata Suharyanto. Kesiapan stok logistik nasional menandakan bahwa hambatan terbesar saat ini bukan pada persediaan barang, melainkan distribusi menuju wilayah terisolasi.

Transisi ke fase rehabilitasi membutuhkan koordinasi matang. Banyak desa masih terputus akibat kerusakan jembatan dan jalan, sehingga pengiriman bantuan bergantung pada alat transportasi khusus.


Aceh Tamiang Ajukan Perahu Karet dan Kendaraan Operasional untuk Evakuasi

Bupati Armia menjelaskan tiga kebutuhan paling mendesak untuk operasional lapangan. Pertama, kendaraan roda empat dan alat mobilisasi untuk menjangkau lokasi terisolir. Kedua, alat angkut sembako serta logistik kesehatan agar bantuan cepat diterima masyarakat. Ketiga, perahu karet berspesifikasi khusus karena beberapa wilayah masih terendam dan hanya bisa ditembus melalui jalur air.

“Kita butuh kendaraan menerobos daerah terisolir, dan kendaraan untuk mengangkut sembako,” ujar Armia. Ia menyebut bahwa daerah pedalaman menjadi fokus utama karena banyak warga belum tersentuh bantuan secara merata.

Distribusi logistik sudah berjalan, namun laju penyaluran tersendat karena akses darat belum pulih. Kondisi ini memperkuat alasan kenapa bantuan pusat sangat diperlukan pada tahap lanjutan pemulihan.


Shelter Darurat dan Hunian Sementara Jadi Kebutuhan Mendesak

Selain akses logistik, kebutuhan hunian sementara menjadi sorotan. Banyak rumah warga hilang terbawa arus banjir, sementara sisanya mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah meminta shelter dan tenda evakuasi tambahan untuk menampung korban.

“Kami butuh banyak shelter karena banyak tempat tinggal warga hilang,” ujar Armia. Ketersediaan hunian sementara akan menentukan stabilitas psikologis pengungsi, terutama bagi lansia, anak-anak, dan ibu hamil.

Berdasarkan data sementara hingga 6 Desember 2025:

  • Pengungsi: 262.087 jiwa
  • Luka-luka: 18 jiwa
  • Meninggal dunia: 57 jiwa
  • Hilang: 22 jiwa
  • Rumah rusak ringan: 2.262 unit
  • Rumah rusak sedang: 35 unit
  • Rumah hanyut: 780 unit

Angka ini masih berkembang seiring verifikasi lapangan. Pulihan cepat perlu dilakukan tanpa menunggu rampungnya verifikasi akhir.


Penutup: Pemulihan Aceh Tamiang Perlu Sinergi Panjang Antara Pemerintah dan Daerah

Banjir bandang Aceh Tamiang bukan hanya bencana fisik tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan. Pemerintah pusat telah membuka ruang percepatan melalui BNPB, sementara pemerintah daerah sudah menyiapkan daftar kebutuhan mendesak. Sinergi keduanya akan menentukan kecepatan pemulihan.

Ke depan, fokus tidak hanya pada bantuan sementara. Rehabilitasi jangka panjang seperti pembangunan ulang rumah, pemulihan ekonomi warga, dan perbaikan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap. Instruksi Presiden menjadi titik awal, namun keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada koordinasi, ketepatan distribusi, dan dukungan logistik berkelanjutan.

Dengan perhatian pemerintah pusat, harapan masyarakat Aceh Tamiang untuk bangkit kembali semakin terbuka. Upaya jangka panjang akan menjadi tolok ukur bahwa pemulihan bukan hanya respons cepat, tetapi komitmen untuk memulihkan kehidupan warga secara menyeluruh.

baca juga di sini : Jejak Kayu Gelondongan di Tengah Bencana Sumatera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *