catmera, Industri perfilman Indonesia kembali menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengangkat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai menghambat perkembangan sektor tersebut. Dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, pada 8 April 2026, ia menegaskan bahwa industri film nasional berada pada titik penting. Karena itu, sektor ini membutuhkan reformasi kebijakan secara menyeluruh agar mampu bersaing di tingkat global.
Menurut Novita, film Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Potensi tersebut terlihat dari kreativitas, sumber daya manusia, serta kekuatan cerita lokal. Namun demikian, potensi itu belum berkembang secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan struktural yang masih membebani pelaku industri. Ia menyoroti tiga masalah utama. Pertama adalah pajak. Kedua adalah kurangnya integrasi dengan pariwisata. Ketiga adalah krisis jumlah layar bioskop.
baca juga: Presiden: Indonesia Bangkit sebagai Rising Giant Dunia
Beban Pajak yang Dinilai Menghambat Pertumbuhan
Pertama-tama, Novita Hardini menyoroti sistem perpajakan yang dinilai memberatkan industri film. Ia menyebut adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda. PPN ini muncul di tahap produksi dan juga distribusi film. Akibatnya, biaya produksi menjadi lebih tinggi. Selain itu, keuntungan pelaku industri juga semakin berkurang.
Dengan demikian, kondisi ini dianggap tidak ideal. Industri kreatif seharusnya didorong untuk tumbuh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Novita menilai beban pajak tersebut menciptakan hambatan sejak awal produksi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus mendukung pertumbuhan. Bukan hanya itu, kebijakan juga harus memberi ruang bagi kreativitas. Jika tidak, maka industri film akan sulit bersaing di pasar global.
Oleh karena itu, Novita mendorong adanya reformasi pajak. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Selain itu, pelaku industri diharapkan dapat lebih fokus pada kualitas karya.
Film sebagai Instrumen Promosi Pariwisata
Selanjutnya, Novita menyoroti minimnya pemanfaatan film untuk promosi pariwisata. Padahal, film memiliki kekuatan besar dalam membentuk citra daerah. Bahkan, film dapat mendorong wisata melalui konsep film-induced tourism.
Di sisi lain, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata potensial. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam industri film. Karena itu, Novita menilai perlu ada sinergi yang lebih kuat antara film dan pariwisata.
Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif. Selain itu, kemudahan perizinan lokasi juga bisa diberikan kepada rumah produksi. Dengan cara ini, film tidak hanya menjadi hiburan. Sebaliknya, film juga dapat menjadi alat promosi yang efektif.
Akibatnya, dampak ekonomi dapat meluas. Tidak hanya pada industri film, tetapi juga pada masyarakat di daerah syuting. Bahkan, usaha kecil di sekitar lokasi produksi juga dapat berkembang.
Krisis Jumlah Layar Bioskop di Indonesia
Kemudian, isu paling serius adalah keterbatasan layar bioskop. Novita menilai kondisi ini sudah cukup mengkhawatirkan. Banyak film harus menunggu jadwal tayang dalam waktu lama. Bahkan, sebagian film menunggu hingga bertahun-tahun.
Selain itu, film yang sudah tayang sering hanya mendapatkan waktu singkat. Hal ini terjadi karena harus bergantian dengan film lain. Akibatnya, produser mengalami kerugian. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis.
Dengan kata lain, sistem distribusi saat ini belum efisien. Distribusi layar masih terpusat di kota besar. Oleh sebab itu, akses masyarakat terhadap film juga terbatas.
Untuk itu, Novita mendorong pemerataan bioskop. Ia menilai perlu ada percepatan pembangunan di daerah. Dengan demikian, akses menonton menjadi lebih luas. Selain itu, industri film juga dapat tumbuh lebih seimbang.
Dampak terhadap Industri Kreatif
Lebih jauh lagi, Novita menegaskan bahwa film bukan sekadar hiburan. Film juga merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Karena itu, sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi nasional.
Namun demikian, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, potensi tersebut sulit berkembang. Misalnya, pajak yang tinggi dapat menurunkan minat produksi. Selain itu, keterbatasan layar juga menghambat distribusi karya.
Di sisi lain, para kreator sering menghadapi ketidakpastian. Mereka telah berinvestasi besar, tetapi tidak mendapatkan ruang tayang yang layak. Kondisi ini tentu tidak ideal bagi pertumbuhan industri.
Perlunya Reformasi Menyeluruh
Oleh karena itu, Novita menekankan pentingnya reformasi menyeluruh. Reformasi ini harus mencakup banyak aspek. Pertama adalah perpajakan. Kedua adalah dukungan pariwisata. Ketiga adalah infrastruktur bioskop.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak. Termasuk pelaku industri, akademisi, dan legislatif. Dengan kolaborasi tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran.
Lebih penting lagi, industri film harus dipandang sebagai sektor strategis. Bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan budaya.
Kesimpulan
Sebagai kesimpulan, pernyataan Novita Hardini menunjukkan bahwa industri film Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, potensi industri ini sangat besar. Namun di sisi lain, hambatan struktural masih menghambat perkembangannya.
Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah. Selain itu, kolaborasi antar pihak juga sangat penting. Dengan begitu, industri film Indonesia dapat berkembang lebih sehat. Akhirnya, sektor ini berpotensi menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang berdaya saing global.
baca juga: IKN Jadi Ibu Kota Politik, Wapres Ajak DPR Berkantor
