catmera , Jakarta – Politikus Bonnie Triyana PDIP menilai kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh dari kata layak.
Ia menyampaikan kritik tersebut saat menghadiri jumpa pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, berbagai kebijakan pendidikan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar tenaga pengajar.
Padahal, guru dan dosen memegang peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, ia menilai perhatian terhadap kesejahteraan pengajar masih tertinggal dibandingkan program lain.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menyeimbangkan prioritas anggaran pendidikan.
baca juga: Golkar Kritik Kegagalan Perlindungan Anak Usai Kasus Sukabumi
Kasus Guru PPPK di Gowa Jadi Sorotan PDIP
Bonnie menyoroti kasus seorang guru di Kabupaten Gowa yang baru diangkat sebagai PPPK sehari sebelum pensiun.
Ia menilai kejadian tersebut mencerminkan ketimpangan dalam sistem pengangkatan tenaga pengajar.
Menurut Bonnie, guru tersebut hanya menikmati status PPPK dalam waktu sangat singkat.
Akibatnya, manfaat ekonomi yang diterima tidak mencerminkan pengabdian puluhan tahun.
Ia menegaskan, negara seharusnya memberikan penghargaan yang layak kepada tenaga pendidik.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru belum mendapatkan hak yang memadai.
Selain itu, ia menilai sistem administrasi pengangkatan masih perlu perbaikan.
Dengan demikian, kejadian serupa tidak akan kembali terulang di masa depan.
Kasus Serupa Terjadi di Jawa Tengah
Selain di Gowa, Bonnie juga mengungkap kasus lain di Jawa Tengah.
Seorang guru bernama Sunarsih mengalami hal serupa menjelang masa pensiun.
Ia menilai kondisi ini bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari persoalan sistemik.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengangkatan PPPK secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Bonnie menegaskan bahwa tenaga pendidik membutuhkan kepastian karier sejak awal.
Jika tidak, motivasi dan kesejahteraan guru akan terus menurun.
Gaji Dosen Dinilai Masih Rendah
Bonnie juga menyoroti kondisi dosen di berbagai perguruan tinggi.
Ia menyebut banyak dosen, terutama di kampus swasta, menerima gaji di bawah Rp3 juta.
Menurutnya, kondisi tersebut jauh dari ideal untuk profesi yang menuntut kompetensi tinggi.
Selain itu, rendahnya penghasilan dapat memengaruhi kualitas pengajaran dan penelitian.
Ia mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kesejahteraan dosen.
Dengan begitu, kualitas pendidikan tinggi dapat meningkat secara signifikan.
Tunjangan Lektor Kepala Tak Berubah Puluhan Tahun
Bonnie juga mengkritik stagnasi tunjangan jabatan akademik.
Ia menyebut tunjangan lektor kepala hanya sekitar Rp900 ribu.
Menurutnya, nominal tersebut tidak mengalami perubahan signifikan selama puluhan tahun.
Akibatnya, daya tarik profesi dosen menjadi semakin menurun.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi saat ini.
Dengan demikian, pengajar dapat memperoleh penghasilan yang lebih layak.
PDIP Sebut Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran
Bonnie menilai anggaran pendidikan tidak boleh hanya fokus pada program baru.
Ia menyinggung program makan bergizi gratis yang menggunakan dana pendidikan.
Menurutnya, program tersebut memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan kesejahteraan guru.
Sebaliknya, pemerintah harus memastikan anggaran menyentuh seluruh sektor pendidikan.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan pengajar harus menjadi prioritas utama.
Tanpa itu, kualitas pendidikan sulit mengalami peningkatan.
DPR Dorong Kebijakan Lebih Berpihak pada Guru
Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Denny Cagur, menegaskan pentingnya kesejahteraan guru.
Ia mengatakan DPR ingin kebijakan pendidikan benar-benar berdampak nyata.
Menurutnya, setiap program harus memberikan manfaat langsung bagi tenaga pengajar.
Selain itu, kebijakan tersebut juga harus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Ia menekankan bahwa guru merupakan pilar utama dalam sistem pendidikan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius.
Evaluasi Sistem Pendidikan Jadi Kunci
Para anggota DPR menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki sistem pendidikan.
Mereka mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan yang tidak efektif.
Selain itu, mereka meminta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dilakukan secara bertahap.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pendidikan jangka panjang.
Di sisi lain, perbaikan sistem juga harus mencakup aspek administrasi dan anggaran.
Dengan demikian, seluruh kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kesimpulan: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas
Kritik yang disampaikan Bonnie menunjukkan masih banyak tantangan dalam dunia pendidikan.
Kesejahteraan guru dan dosen belum mendapatkan perhatian yang optimal.
Selain itu, berbagai kasus menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem pengangkatan tenaga pengajar.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan secara menyeluruh.
Jika kesejahteraan guru meningkat, kualitas pendidikan nasional akan ikut terdongkrak.
Pada akhirnya, investasi pada tenaga pendidik menjadi kunci kemajuan bangsa.
baca juga: Menangkap Perubahan Besar dalam Masyarakat, Generasi Z Lebih Kritis Terhadap Isu Sosial Politik
