catmera, Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah memperkuat pengawasan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama tertuju pada daerah terdampak bencana yang masih menjalani masa pemulihan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjadi prioritas nasional. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat saat konsumsi meningkat selama Ramadan.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan arahan tersebut di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan bahan pangan tersedia dengan harga terjangkau. Pemerintah tidak ingin lonjakan harga membebani masyarakat, terutama warga terdampak bencana. Ramadan dan Lebaran biasanya mendorong kenaikan permintaan bahan pokok.
Presiden juga meminta laporan rutin dari seluruh satuan tugas dan kementerian terkait. Ia ingin perkembangan pemulihan bencana disampaikan secara terbuka kepada publik. “Bapak Presiden terus memantau perkembangan pemulihan di daerah bencana secara berkelanjutan,” ujar Teddy. Ia menambahkan bahwa pembaruan informasi harus dilakukan secara berkala dan transparan.
Kebijakan ini selaras dengan strategi pengendalian inflasi pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komponen makanan sering menjadi penyumbang inflasi tertinggi menjelang hari besar keagamaan. Karena itu, pengawasan distribusi dan harga menjadi langkah krusial. Pemerintah berharap koordinasi lintas sektor mampu menjaga stabilitas hingga Idulfitri.
baca juga: Muzani Janji Aspirasi Warga Aceh Pascabencana ke Prabowo
Pemulihan Pascabencana di Sumatra Tunjukkan Progres Signifikan
Pemerintah melaporkan percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Dalam dua bulan terakhir, ribuan hunian sementara dan permanen telah tersedia bagi warga. Total 5.500 unit hunian kini siap ditempati masyarakat terdampak. Dari jumlah itu, 1.500 unit selesai dibangun dalam satu bulan terakhir.
Selain hunian, perbaikan infrastruktur transportasi juga berjalan cepat. Sebanyak 98 jembatan yang sebelumnya rusak kini telah berfungsi kembali. Pemerintah juga membuka kembali 99 ruas jalan nasional yang sempat terputus. Akses logistik dan distribusi pangan kini kembali normal di sebagian besar wilayah terdampak.
Teddy menilai capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif berbagai pihak. Pemerintah pusat, daerah, relawan, dan masyarakat saling berkolaborasi dalam proses pemulihan. “Semua pencapaian ini bisa diraih dengan cepat berkat kerja sama semua elemen,” kata Teddy. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
Percepatan ini penting untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah. Infrastruktur yang pulih memperlancar distribusi bahan pokok. Jalur logistik yang terbuka membantu menjaga harga tetap terkendali. Pemerintah berkomitmen mempertahankan ritme kerja cepat hingga seluruh wilayah pulih sepenuhnya.
Presiden Tegaskan Harga Pangan Tidak Boleh Melebihi HET
Presiden Prabowo Subianto juga mengeluarkan instruksi tegas terkait harga pangan selama Ramadan dan Lebaran 2026. Ia meminta seluruh pelaku usaha mematuhi harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah tidak akan mentolerir praktik penjualan di atas ketentuan resmi.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan arahan tersebut. Ia menyebut pengendalian harga saat Natal dan Tahun Baru dapat menjadi acuan. “Kami minta satu minggu sudah stabil dan berada pada level HAP dan HET,” ujar Amran pada Senin (26/1/2026).
Amran menegaskan bahwa Satgas Pangan Polri siap menindak pelanggaran. Pemerintah telah memberikan imbauan berulang kepada pelaku usaha. Jika masih ada pelanggaran, aparat akan mengambil langkah hukum. Ia menyatakan tidak ada lagi ruang bagi praktik penjualan di atas HET.
Pengendalian harga menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah memadukan pengawasan pasar, operasi pasar murah, dan distribusi stok cadangan. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dengan pengawasan ketat, masyarakat diharapkan dapat menjalani Ramadan dengan tenang.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci Stabilitas
Keberhasilan pemulihan dan pengendalian harga tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam memantau pasar dan distribusi. Satgas pangan daerah juga terus melakukan inspeksi rutin di pasar tradisional dan modern. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan hingga tingkat lokal.
Masyarakat juga diimbau berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga. Konsumen dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada otoritas terkait. Transparansi informasi membantu menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. Partisipasi publik menjadi bagian dari sistem pengawasan nasional.
Stabilitas harga pangan memiliki dampak luas terhadap ekonomi. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan nasional. Jika harga terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat cadangan pangan dan sistem distribusi. Presiden menargetkan koordinasi lintas kementerian berjalan lebih efektif. Dengan sinergi yang solid, pemulihan bencana dan stabilitas harga dapat berjalan beriringan. Pemerintah optimistis masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan kondisi yang lebih aman dan terkendali.
baca juga: Celah Pilkada Lewat DPRD, Pakar: Politik Menang, KKN Belum Tentu Hilang
