catmera, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam rangka memastikan kesiapan pembangunan, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Minggu (7/12). Tinjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi rumah, kesiapan akad massal serta serah terima kunci yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Kegiatan itu merupakan bagian dari agenda persiapan acara besar yang direncanakan berlangsung pada 18 Desember 2025, dengan target akad massal 50.000 unit rumah subsidi. Acara tersebut akan digelar bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan pihak pengembang. Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto akan hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.
“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden,” kata Qodari dalam rilis pers, Senin.
Pemerintah Pastikan Hunian MBR Layak, Nyaman, dan Sesuai Standar
Qodari menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan rumah subsidi tidak hanya terbangun dalam jumlah besar, tetapi juga berkualitas dan layak huni. Hal ini penting mengingat kebutuhan perumahan nasional terus meningkat setiap tahun. Ia meninjau beberapa unit rumah, berdialog dengan penghuni, serta mengecek lingkungan perumahan.
Ia menyebut penataan kawasan cukup baik. Rumah tampak rapi, akses lingkungan sudah tertata, dan beberapa warga sudah menempati unit hunian antara empat hingga lima bulan. Pemerintah ingin memastikan penghuni mendapatkan manfaat nyata dari program bersubsidi.
“Rumahnya tertata dengan baik. Kualitas juga bagus. Sudah saya cek langsung dan berbicara dengan penghuni,” ujar Qodari.
Ia menilai kualitas konstruksi harus dijadikan contoh bagi proyek serupa di daerah lain. Pemerintah berharap model pembangunan ini menciptakan standar baru bagi program rumah subsidi nasional.
Program Rumah Subsidi Dorong Kepercayaan Publik dan Percepatan Akses Hunian
Menurut Qodari, keberhasilan program subsidi perumahan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Dibutuhkan koordinasi lintas lembaga, mulai dari kementerian teknis, pengembang, BP Tapera, hingga pemda. Kerja bersama akan memastikan program berjalan efektif dari tahap pembangunan hingga penyerahan unit kepada penerima.
“Ini kerja ekosistem besar. Kementerian PKP sebagai dirijen. Semua pihak harus berperan,” jelasnya.
Qodari berharap implementasi proyek ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Hunian subsidi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama keluarga muda dan pekerja berpenghasilan rendah. Dengan pasokan rumah yang layak, masyarakat memiliki kesempatan tinggal di lingkungan yang lebih baik dan nyaman.
Program penyediaan rumah subsidi juga sejalan dengan target pemerintah meningkatkan backlog perumahan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, backlog kepemilikan rumah Indonesia masih berada di kisaran lebih dari 12 juta rumah, sehingga percepatan pembangunan hunian menjadi prioritas strategis.
Dialog Qodari dengan Warga: Cicilan Rp1,2 Juta Terjangkau bagi Pekerja Muda
Dalam kunjungannya, Qodari menyempatkan diri menyapa warga yang telah menghuni kawasan tersebut. Salah satunya Iman Mutaqin (29), sopir ekspedisi yang sudah tinggal selama empat bulan. Ia memperoleh hunian melalui skema KPR subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.200.000 per bulan selama 15 tahun.
Iman menyebut jarak rumah ke tempat kerja hanya sekitar tiga kilometer. Dengan sepeda motor, perjalanan dapat ditempuh dalam 15 menit. Bagi pekerja muda, fasilitas ini dianggap sangat membantu.
“Saya tanya sudah berapa lama tinggal, sekitar empat bulan. Jarak kerja dekat. Perjalanan 15 menit kalau santai,” kata Qodari.
Testimoni warga menjadi gambaran nyata bahwa subsidi perumahan memberikan dampak sosial langsung. Hunian memberi rasa aman, ruang tumbuh bagi keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup secara bertahap.
Standar Baru Perumahan MBR, Pemerintah Dorong Replikasi di Daerah
Kegiatan peninjauan ini ditutup dengan harapan agar model pengelolaan Pondok Banten Indah dapat direplikasi di berbagai wilayah. Pemerintah ingin setiap rumah subsidi menghadirkan lingkungan layak, akses memadai, dan konstruksi berkualitas. Program hunian terjangkau bukan hanya soal pembangunan unit, tetapi juga menjaga keberlanjutan kawasan tempat masyarakat hidup.
“Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi perumahan lain agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapat yang terbaik,” tutup Qodari.
Dalam kunjungan tersebut, Qodari didampingi perwakilan Kementerian PKP, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan sebagai pengembang. Kolaborasi multi-pihak menjadi fondasi agar penyediaan rumah layak bagi rakyat dapat berlangsung merata dan berkelanjutan.
Dengan komitmen jangka panjang, program rumah subsidi diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia.
baca juga di sini : Akses Pendidikan Pemilu bagi Generasi Muda Perlu Ditingkatkan! Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau Update
