catmera, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi wacana pemerintah mengenai pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen PDB akibat lonjakan harga minyak dunia.
Menurut Said, sejauh ini, belum ada komunikasi resmi dari pemerintah atau Menteri Keuangan terkait rencana pelebaran defisit maupun kebijakan Quantitative Easing (QE). “Sepengetahuan saya, di Badan Anggaran DPR belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah terhadap pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB,” jelasnya, Sabtu (14/3/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa setiap kebijakan fiskal harus memiliki dasar, tujuan, dan strategi yang jelas. Ia menekankan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit di bawah 3 persen PDB. Hal ini bisa dicapai melalui beberapa langkah strategis yang terukur.
baca juga: Golkar Minta Kader Muda Mendata Bakal Caleg Pemilu 2029,
Strategi Menjaga Defisit di Bawah 3 Persen PDB
Said Abdullah menjelaskan tiga langkah utama agar defisit tetap terkendali:
- Pendapatan Negara
Pemerintah perlu memastikan target pendapatan negara tercapai, salah satunya melalui pembenahan sistem perpajakan berbasis coretax system. Dengan sistem ini, pengumpulan penerimaan pajak diharapkan lebih efisien. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batubara akan menambah pendapatan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). - Efisiensi Belanja
Dari sisi belanja, pemerintah harus fokus pada efisiensi program yang tidak prioritas. “Jika besaran belanja bisa dikendalikan dan disesuaikan dengan realisasi pendapatan, target defisit di bawah 3 persen InsyaAllah bisa dijaga,” kata Said. - Pengelolaan Pembiayaan
Pemerintah harus memastikan target pembiayaan dikelola dengan baik. Terlebih di tengah tekanan pemeringkatan kredit yang negatif, memperoleh pembiayaan melalui SBN tidak mudah. Menkeu dan jajaran terkait perlu meyakinkan investor asing dan memperluas porsi SBN ritel agar likuiditas tetap terjaga.
Positif dan Negatif dari Pelebaran Defisit
Said Abdullah menekankan, jika pemerintah tetap memilih pelebaran defisit lebih dari 3 persen, terdapat risiko dan keuntungan.
- Positifnya, dalam jangka pendek fiskal akan lebih longgar, sehingga pemerintah bisa membiayai program prioritas tanpa hambatan.
- Namun, jangka menengah, beban fiskal akan bergeser ke masa depan karena pelebaran defisit dibiayai utang. Begitu juga kebijakan QE, jika BI menyerap SBN dari pasar sekunder, kemampuan BI mengendalikan inflasi dan kurs menjadi faktor kritis.
Menurut Said, pengelolaan risiko ini membutuhkan perhitungan matang, koordinasi, dan amunisi kebijakan BI yang kuat. “Jika BI menyerap SBN di pasar sekunder, jangan sampai pengendalian inflasi dan kurs terganggu. Resikonya harus diperhitungkan secara cermat,” tegasnya.
Selain itu, cetak uang pun memiliki risiko, terutama stagflasi. Daya beli masyarakat saat ini belum optimal, sehingga peningkatan uang beredar yang tidak terkendali dapat memperparah kondisi ekonomi.
Pentingnya Kajian dan Dukungan Tekno-Ekonomi
Said Abdullah menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus berbasis kajian ekonomi yang kuat. Melibatkan para ekonom dan ahli, kata dia, akan memastikan risiko dapat terpetakan dan mitigasinya jelas. “Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menko Airlangga Paparkan Skenario Defisit APBN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan tiga skenario defisit APBN terkait potensi lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah membuat simulasi berdasarkan durasi konflik global dan dampaknya terhadap harga ICP (Indonesia Crude Price), nilai tukar rupiah, dan biaya SBN.
Airlangga mencontohkan pola lonjakan harga minyak pada krisis global sebelumnya:
- 2008, harga minyak mencapai USD 139 per barel
- Konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik hingga sekitar USD 110 per barel
“Kalau kita mengambil asumsi perang 5, 6, hingga 10 bulan, harga minyak bisa naik hingga USD 107–130 per barel, tergantung durasinya,” ujarnya saat Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026).
Harga ICP dan Realisasi APBN
Data awal tahun menunjukkan harga ICP berada di bawah asumsi APBN:
- Januari: USD 64,41 per barel
- Februari: USD 68,79 per barel
Harga ini masih lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD 70 per barel. Namun, jika konflik global berlangsung lebih lama, harga minyak diperkirakan meningkat, sehingga berdampak pada defisit APBN.
Tiga Skenario Defisit APBN
- Skenario Optimis
- ICP: USD 86 per barel
- Kurs: Rp 17.000/USD
- Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen
- Imbal hasil SBN: 6,8 persen
- Defisit APBN: 3,18 persen PDB
- Skenario Moderat
- ICP: USD 97 per barel
- Kurs: Rp 17.300/USD
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
- Imbal hasil SBN: 7,2 persen
- Defisit APBN: 3,53 persen PDB
- Skenario Pesimistis
- ICP: USD 115 per barel
- Kurs: Rp 17.500/USD
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
- Imbal hasil SBN: 7,2 persen
- Defisit APBN: 4,06 persen PDB
Airlangga menekankan bahwa mempertahankan defisit 3 persen akan sulit jika harga minyak melonjak tanpa penyesuaian belanja atau pertumbuhan ekonomi. “Artinya, batas defisit 3 persen sulit dipertahankan kecuali kita memotong belanja dan pertumbuhan,” tuturnya.
Langkah Pemerintah ke Depan
Pemerintah akan membahas berbagai skenario ini dalam rapat terbatas untuk menentukan kebijakan menghadapi tekanan global. Fokusnya adalah menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah menekankan koordinasi dengan BI, pengelolaan SBN ritel, serta mitigasi risiko inflasi dan kurs. Semua langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga fiskal negara tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan.
Dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia, DPR dan pemerintah menekankan keseimbangan antara fleksibilitas fiskal dan disiplin anggaran.
- DPR, melalui Said Abdullah, mengingatkan pentingnya kajian teknokratis, manajemen risiko, dan koordinasi antar-lembaga.
- Pemerintah, melalui Menko Airlangga, menyiapkan skenario defisit sesuai kemungkinan harga minyak dan kurs rupiah, serta mengantisipasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan begitu, kebijakan APBN di tengah ketidakpastian global dapat diambil secara hati-hati, memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
baca juga: DPR Republik Indonesia Dorong ASN Melek Teknologi
