catmera, Jakarta — Tujuh mantan anggota Kelompok TPNPB/OPM Kodap XXVII/Sinak menyatakan kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrar setia itu berlangsung di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dan menjadi bagian dari upaya pemulihan keamanan wilayah.
Ikrar tersebut dilaksanakan melalui pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan aparat TNI. Langkah ini dinilai sebagai perkembangan penting dalam proses stabilisasi Papua Tengah, khususnya di wilayah yang sebelumnya rawan gangguan keamanan.
Baca Juga: KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya dalam Kasus Suap
Prosesi Ikrar Setia OPM Disaksikan Aparat dan Tokoh Masyarakat
Prosesi ikrar setia digelar di Pos Sinak BNPB Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya. Kegiatan berada di bawah Komando Operasi Habema TNI. Aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah setempat hadir menyaksikan langsung kegiatan tersebut.
Dalam ikrar tersebut, ketujuh eks anggota menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Mereka juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk gerakan separatis. Selain itu, mereka berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan di Distrik Sinak.
Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif. Aparat keamanan memastikan prosesi berjalan aman tanpa gangguan. Kehadiran tokoh masyarakat memberikan legitimasi sosial terhadap proses reintegrasi tersebut.
Latar Belakang Keterlibatan Aksi Kekerasan
Ketujuh mantan anggota TPNPB/OPM tersebut sebelumnya terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan. Mereka terlibat dalam pembakaran sebuah SMA di Distrik Sinak. Selain itu, mereka juga terlibat dalam penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024.
Aksi-aksi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas pendidikan dan layanan kesehatan sempat terhenti. Warga Distrik Sinak juga mengalami rasa takut dan trauma berkepanjangan.
Gangguan keamanan tersebut memperlambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah mencatat kondisi ini menghambat pembangunan dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, proses reintegrasi eks pelaku dinilai penting untuk mempercepat pemulihan wilayah.
Penjelasan TNI soal Pendekatan Humanis
Komandan Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya, Letkol Inf Dicky Sakti Maulana, menegaskan kembalinya eks TPNPB/OPM merupakan hasil pendekatan humanis TNI. Pendekatan ini mengutamakan dialog, pembinaan, dan perlindungan masyarakat sipil.
Menurut Dicky, operasi keamanan tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. TNI juga mengedepankan komunikasi dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Pendekatan tersebut dinilai efektif menurunkan eskalasi konflik.
Ia menyampaikan apresiasi kepada ketujuh eks anggota yang telah kembali. Dicky berharap ikrar setia tersebut menjadi titik awal perubahan sikap. Ia juga berharap langkah ini dapat diikuti anggota lain yang masih tergabung dalam kelompok bersenjata.
Pernyataan Eks OPM: Kekerasan Tidak Membawa Manfaat
Salah satu perwakilan eks OPM, Tenius Tabuni, menyampaikan keputusan kembali ke NKRI diambil atas kesadaran penuh. Ia menegaskan tidak ada paksaan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Menurut Tenius, jalan kekerasan tidak membawa manfaat bagi masyarakat Papua. Konflik justru menimbulkan penderitaan dan menghambat kemajuan wilayah. Ia mengakui bahwa masyarakat membutuhkan kedamaian untuk berkembang.
Ia menyatakan siap hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat. Tenius juga berkomitmen mendukung keamanan dan ketertiban wilayah. Pernyataan tersebut menjadi simbol perubahan orientasi dari konflik menuju rekonsiliasi.
Apresiasi dan Harapan Tokoh Masyarakat Sinak
Tokoh masyarakat Distrik Sinak, Tinus Talenggeng, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil tujuh eks TPNPB/OPM. Ia menilai ikrar setia tersebut sebagai keputusan berani dan bertanggung jawab.
Menurut Tinus, kembalinya eks anggota ke pangkuan NKRI membawa harapan baru bagi warga. Masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas tanpa rasa takut dan trauma. Stabilitas keamanan dinilai penting bagi pemulihan sosial dan ekonomi.
Ia juga mengajak masyarakat menerima proses reintegrasi secara terbuka. Dukungan sosial dinilai penting agar eks anggota dapat beradaptasi. Kolaborasi warga dan aparat menjadi kunci keberlanjutan perdamaian.
Konteks Keamanan dan Tantangan Pembangunan Papua Tengah
Papua Tengah masih menghadapi tantangan keamanan dan pembangunan. Kondisi geografis yang sulit mempersulit distribusi layanan pendidikan dan kesehatan. Gangguan keamanan turut memperbesar kesenjangan sosial.
Pemerintah mendorong pendekatan keamanan berbasis masyarakat. Pendekatan ini mengombinasikan penegakan hukum dengan pembinaan sosial. Reintegrasi eks kombatan menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Sejumlah data pemerintah menunjukkan konflik berkepanjangan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Upaya damai dinilai lebih efektif untuk menciptakan stabilitas berkelanjutan. Keberhasilan reintegrasi diharapkan menurunkan potensi konflik di masa depan.
Langkah ke Depan Menuju Papua yang Kondusif
Ikrar setia tujuh eks TPNPB/OPM menjadi momentum penting bagi stabilisasi Distrik Sinak. Pemerintah berharap langkah ini mendorong kelompok lain mengikuti jalur damai. Pendekatan persuasif diharapkan semakin diperkuat.
Ke depan, pemerintah berencana mempercepat pemulihan layanan publik. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi fokus utama. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama pembangunan.
Sinergi antara aparat, tokoh adat, dan masyarakat dinilai sangat penting. Kolaborasi tersebut diharapkan menjaga perdamaian jangka panjang. Tujuannya agar masyarakat Papua dapat hidup aman, sejahtera, dan tanpa rasa takut.
Baca Juga: Politik sepekan, instruksi Presiden hingga klarifikasi Mendagri
