catmera, Jakarta — Gelombang kritik terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terus mencuat pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Jumat (5/12/2025), anggota DPR dari Fraksi PKB, Usman Husin, secara tegas meminta Raja Juli mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menangani persoalan kehutanan dan inkonsisten dalam kebijakan.
Menurut Usman, berbagai izin yang diterbitkan Kementerian Kehutanan belakangan ini justru bertentangan dengan rekomendasi daerah. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya kontrol terhadap kerusakan hutan, yang disebut menjadi salah satu faktor pemicu bencana lingkungan.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini soal masa depan hutan kita,” tegas Usman. Ia menambahkan bahwa tanggung jawab pengelolaan hutan berada pada pejabat yang sedang menjabat, bukan pemerintahan sebelumnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pernyataan Raja Juli yang diselipi ayat dan hadis namun dinilai tidak sejalan dengan tindakan di lapangan. Contohnya adalah penerbitan izin di Tapanuli Selatan pada 30 November 2025, meski bupati daerah tersebut sebelumnya merekomendasikan penutupan izin karena dampak lingkungan.
Kritik Usman DPR Menguat: Kebijakan Dianggap Tidak Selaras dengan Kondisi Hutan
Usman menegaskan kerusakan hutan tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika. Dibutuhkan langkah reboisasi nyata serta kejelasan rencana pemulihan kawasan terdampak. Ia juga menyebut ada tiga provinsi yang mengalami degradasi parah, sehingga pemerintah diminta menjelaskan program rehabilitasi dan jangka waktunya.
“Pohon berdiameter dua meter tidak tumbuh dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri sekarang,” kritiknya.
Selain Usman, beberapa anggota Komisi IV lain juga mempertanyakan keseriusan kebijakan publik dalam menjaga kawasan hutan. Situasi ini muncul seiring laporan banjir dan longsor besar yang menelan ratusan korban jiwa. DPR menilai perlindungan hutan tidak berjalan optimal, dan regulasi perizinan dinilai longgar.
Sementara itu, pandangan kritis ini muncul bukan hanya karena kerusakan hutan, namun juga ketimpangan antara kebijakan dan kenyataan di lapangan. Banyak izin baru tetap keluar saat peringatan bencana ekologis semakin sering terjadi. Kondisi tersebut semakin memperkuat dorongan agar Menhut bertanggung jawab secara etis maupun politis.
Menhut Raja Juli: Siap Dievaluasi Presiden, Kritik Publik Dianggap Aspirasi
Menanggapi desakan mundur, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dirinya siap dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga keputusan akhir berada di tangan kepala negara.
“Saya yakin kekuasaan itu milik Allah dan hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli di Senayan, Kamis (4/12/2025).
Lebih lanjut, ia menyebut kritik netizen merupakan bagian dari aspirasi publik. Menurutnya, suara masyarakat yang disampaikan melalui media sosial patut menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan kehutanan.
Namun begitu, Raja Juli menegaskan bahwa ia tetap bekerja menjalankan mandat selama masih diberi kepercayaan. Ia mengungkapkan sudah menjalin koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk penguatan penjagaan hutan. “Kami sudah punya MoU sebelumnya untuk menjaga hutan bersama,” ucapnya.
Usman Desakan Mundur dari DPR Lain: “Jika Tidak Sanggup, Mundur Itu Mulia”
Di sisi lain, tekanan tidak hanya datang dari PKB. Anggota Komisi IV Fraksi PKS Rahmat Saleh juga meminta agar menteri yang tidak sanggup menangani bencana Sumatera sebaiknya mundur. Ia mengingatkan contoh dua menteri Filipina yang mengundurkan diri setelah gagal menangani banjir.
“Satu nyawa sangat berharga. Ini bencana besar, bukan main-main,” ujarnya. Ia menilai langkah mundur dapat menjadi sikap kesatria apabila menteri memang merasa tidak mampu mengemban tugas besar tersebut.
Rahmat menyinggung data korban: sekitar 765 meninggal dan 650 belum ditemukan saat rapat berlangsung. Angka tersebut digunakan untuk menegaskan urgensi tindakan serius dan evaluasi kepemimpinan.
Penutup: Polemik Berlanjut, Publik Nantikan Sikap Presiden dan Arah Kebijakan Kehutanan
Pada akhirnya, polemik mengenai posisi Menhut Raja Juli menunjukkan bahwa persoalan lingkungan kini menjadi isu strategis nasional. Kerusakan hutan, banjir bandang, dan longsor di Sumatera memicu tuntutan evaluasi kinerja kementerian. Di tengah tekanan DPR dan publik, keputusan akhir berada di tangan Presiden.
Ke depan, pemerintah diharapkan memperkuat moratorium izin baru di kawasan rawan, mempercepat reboisasi, serta memastikan pengawasan lapangan berjalan ketat. Transparansi kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar bencana ekologis tidak kembali terulang.
Apakah Raja Juli akan bertahan atau digantikan? Waktu dan keputusan Presiden akan menjawabnya. Yang jelas, harapan masyarakat tetap sama: hutan pulih, bencana berkurang, dan keselamatan warga menjadi prioritas utama.
baca juga di sini : Menko Polkam Perintahkan Penyaluran Bantuan Di Sumut Dilaksanakan Sebaik Mungkin