Cat Mera Mendagri Dorong Desain Besar Lindungi Pekerja Migran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu adanya desain besar (grand design) dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, panduan strategis ini penting untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan mengoptimalkan potensi besar pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Tito menyampaikan pandangannya saat menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin beserta jajarannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai isu strategis terkait penguatan sistem perlindungan dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran.
Menurut Tito, grand design akan mempermudah pemetaan aktivitas dan keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tahapan. Tahapan itu meliputi persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pemulangan pekerja migran.
Mendagri Dorong Desain Besar Lindungi Pekerja Migran
Tito menekankan pentingnya penguatan kelembagaan P2MI dari sisi tata kelola dan regulasi. Ia mencontohkan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah yang bisa menjadi acuan untuk memperkuat pelatihan tenaga kerja migran.
Selain itu, ia mendorong perluasan koordinasi lintas sektor dan pelibatan berbagai kementerian serta lembaga. Tujuannya agar kebijakan perlindungan pekerja migran lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.
Mendagri juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja migran. Menurutnya, mayoritas pekerja migran masih didominasi sektor domestik sehingga peningkatan kompetensi menjadi hal mendesak.
“Selain keterampilan teknis, kemampuan berbahasa asing juga penting untuk memperkuat citra dan profesionalitas pekerja migran Indonesia di kancah global,” ujar Tito.
Tito menilai perlindungan pekerja migran harus mencakup sistem terpadu yang melibatkan pemerintah daerah. Sistem itu perlu mencakup penjaringan calon pekerja, pembukaan peluang kerja, serta pengembangan edukasi yang membekali calon pekerja secara menyeluruh.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan. Antara lain, modul pelatihan di BLK daerah yang belum seragam, regulasi daerah yang belum sinkron, dan masih rendahnya aspek kompetensi serta integritas tenaga kerja.
Ia menegaskan pentingnya pendidikan vokasi yang menyentuh seluruh aspek keterampilan, kedisiplinan, dan kejujuran. “Kami terus menjaring masukan untuk memperkuat sistem P2MI agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Mukhtarudin menyampaikan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan grand design perlindungan pekerja migran Indonesia. Ia menekankan, proses pelayanan kepada pekerja migran tetap berjalan sambil memperkuat regulasi dan koordinasi antarinstansi.
