Cat Mera — Menhan Temui Ketum NasDem, Isu UU BUMN Jadi Sorotan Sejumlah peristiwa politik nasional menjadi sorotan pada Rabu (15/10). Mulai dari pertemuan antara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo, hingga penandatanganan Undang-Undang baru yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN).
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor Kemenhan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh memberikan masukan bersifat informal terkait penguatan nilai nasionalisme dan patriotisme.
Sjafrie menyebut pembicaraan berlangsung hangat dan menunjukkan komitmen bersama menjaga keutuhan bangsa. “Pak Paloh memberikan pandangan yang membangun, penuh semangat kebangsaan,” ujarnya.
Hasil survei Index Politica menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5 persen.
Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, mengatakan capaian ini menggambarkan kepercayaan publik yang tinggi. “Tingkat kepuasan yang besar ini didorong oleh kepemimpinan yang tegas serta eksposur positif di media,” katanya.
Menhan Temui Ketum NasDem, Isu UU BUMN Jadi Sorotan
Dalam Forbes CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Ia menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan investasi asing sebagai motor penggerak ekonomi. “Angka 8 persen bukan ambisi berlebihan, melainkan target yang rasional dan dapat dicapai,” ujar Prabowo dalam sesi bersama Steve Forbes.
Ratusan kader dan pengurus PKB hadir dalam aksi solidaritas bersama santri dan alumni NU di depan kantor Trans7, Jakarta.
Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan moral terhadap ulama dan pesantren. “Kami datang sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada para guru bangsa,” katanya.
Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengubah struktur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN.
Perubahan ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan negara agar lebih transparan dan efisien. Berdasarkan dokumen Kemensetneg, UU tersebut ditandatangani pada 6 Oktober 2025 dan merupakan revisi keempat dari UU Nomor 19 Tahun 2003.
Rangkaian peristiwa politik ini mencerminkan arah baru pemerintahan dan dinamika hubungan antarpartai di Indonesia. Dengan meningkatnya kepuasan publik dan langkah reformasi kelembagaan, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.
