catmera, Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Fokus utama yang ia dorong adalah normalisasi sungai dalam skala besar sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Danang, bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak bisa ditangani dengan pendekatan parsial. Diperlukan intervensi struktural yang terencana, terukur, dan lintas sektor agar risiko bencana serupa tidak terulang. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan bergerak cepat dan terkoordinasi.
Baca Juga: Demokrat Usul Tunda Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sejalan Arahan Presiden di Aceh Tamiang
Dorongan tersebut, kata Danang, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026. Dalam rapat itu, Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan penguatan sistem ketahanan bencana.
Dengan demikian, normalisasi sungai bukan sekadar proyek teknis. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak sekaligus membangun fondasi perlindungan jangka panjang.
Perubahan Alur Sungai Pascabencana
Danang mengungkapkan bahwa Komisi V DPR menerima banyak laporan lapangan terkait perubahan signifikan kondisi sungai pascabencana. Beberapa sungai dilaporkan berpindah arah aliran, mengalami perubahan posisi, hingga melebar secara drastis.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak bisa dianggap sepele. Perubahan morfologi sungai berpotensi meningkatkan risiko banjir lanjutan, mengganggu permukiman warga, serta merusak infrastruktur di sekitarnya. Oleh sebab itu, penanganan sungai harus dilakukan secara serius dan berbasis perencanaan matang.
Normalisasi Menyeluruh dari Hulu hingga Muara
Lebih lanjut, Danang menekankan bahwa normalisasi sungai sebaiknya dilakukan secara menyeluruh. Artinya, penanganan tidak hanya difokuskan pada bagian tertentu, tetapi mencakup hulu, badan sungai, hingga muara.
Bahkan, ia menyarankan agar proses normalisasi dapat dimulai dari muara atau arah laut. Pendekatan ini dinilai dapat mempercepat pemulihan fungsi sungai, terutama dalam memperlancar aliran air saat debit tinggi.
Selain itu, Danang membuka kemungkinan pembukaan jalur sungai baru jika memang diperlukan. Namun, langkah tersebut harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Berbasis Kajian Teknis, Ekologis, dan Hidrologis
Menurut Danang, normalisasi sungai tidak boleh dilakukan hanya dengan pendekatan teknis semata. Kajian ekologis dan hidrologis harus menjadi bagian integral dari perencanaan.
Semua aspek perlu dihitung secara cermat. Mulai dari debit air maksimum, kapasitas tampungan, hingga lebar sungai yang ideal. Dengan perhitungan tersebut, sungai diharapkan mampu berfungsi optimal sebagai bagian dari sistem ketahanan bencana di masa depan.
Selain itu, pendekatan berbasis kajian juga penting untuk meminimalkan dampak lingkungan. Normalisasi yang tidak mempertimbangkan aspek ekologi berisiko menimbulkan masalah baru.
Dukungan Penuh Komisi V DPR
Danang memastikan bahwa Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah normalisasi sungai. Bagi DPR, penataan sungai yang baik merupakan instrumen strategis dalam pengendalian banjir dan mitigasi bencana.
Ia menilai, pengalaman bencana di Sumatra menjadi pelajaran penting. Penanganan pascabencana tidak cukup berhenti pada bantuan darurat dan perbaikan sementara. Justru, fase rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan wilayah secara menyeluruh.
Peran Kementerian Perhubungan dalam Normalisasi
Menariknya, Danang juga menyoroti peran Kementerian Perhubungan dalam proses normalisasi sungai. Pasalnya, sejumlah sungai di Sumatra memiliki keterkaitan langsung dengan akses ke laut dan jalur pelayaran.
Normalisasi sungai berpotensi bersinggungan dengan alur pelayaran, baik untuk kepentingan logistik maupun transportasi lokal. Oleh karena itu, keterlibatan Kemenhub dinilai krusial agar penataan sungai tidak menimbulkan konflik fungsi.
Bahkan, Danang melihat peluang integrasi fungsi. Dalam kondisi tertentu, jalur sungai yang dinormalisasi bisa sekaligus difungsikan sebagai alur pelayaran, tentu dengan kajian yang memadai.
Sinergi Lintas Kementerian Jadi Kunci
Dengan kompleksitas tersebut, Danang menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan harus bekerja bersama sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana. Selain itu, pendekatan terintegrasi akan menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Tanpa sinergi, menurut Danang, risiko tumpang tindih kebijakan dan keterlambatan implementasi akan semakin besar.
Dampak Jangka Panjang bagi Ketahanan Wilayah
Normalisasi sungai skala besar tidak hanya berdampak pada pemulihan jangka pendek. Dalam jangka panjang, penataan sungai yang baik dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.
Sungai yang tertata mampu menyalurkan air secara lebih terkendali saat hujan ekstrem. Selain itu, infrastruktur di sekitarnya menjadi lebih aman. Masyarakat pun mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
Dengan kata lain, investasi pada normalisasi sungai adalah investasi pada keselamatan dan keberlanjutan wilayah.
Penutup: Momentum Bangun Sistem yang Lebih Tangguh
Dorongan DPR melalui Danang Wicaksana Sulistya menandai pentingnya momentum pascabencana Sumatra. Pemerintah didorong tidak hanya memulihkan, tetapi juga memperbaiki sistem yang ada.
Normalisasi sungai skala besar, jika dilakukan dengan kajian matang dan sinergi lintas kementerian, berpotensi menjadi solusi jangka panjang. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan, mengurangi risiko bencana, dan membangun ketahanan wilayah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
