Banda Aceh (catmera) — Gubernur Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat dampak kerusakan yang masih luas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengumumkan keputusan ini pada Rabu malam setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak di wilayah paling parah.
Perpanjangan status darurat dilakukan karena proses evakuasi, penyaluran logistik, dan perbaikan infrastruktur masih belum dapat diselesaikan. Kondisi sejumlah daerah juga belum stabil sehingga penanganan terpadu harus terus dilanjutkan.
“Saya Gubernur Aceh dengan ini menyatakan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh 2025,” ujar Mualem.
Status ini berlaku 12–25 Desember 2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai perkembangan kondisi lapangan.
Dampak Bencana Menjangkau 1,95 Juta Penduduk di 3.678 Desa
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025 berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat, 1.951.426 jiwa terdampak dari 3.678 desa di berbagai kabupaten dan kota.
Hingga Rabu malam, ada 817.742 orang masih mengungsi di 2.186 lokasi. Jumlah pengungsi tinggi karena banyak daerah masih tergenang dan beberapa kawasan belum dapat ditembus kendaraan.
Korban meninggal mencapai 407 jiwa, sementara 31 orang masih hilang. Korban luka berat tercatat 479 orang, dan luka ringan sebanyak 3.845 orang. Angka ini menunjukkan skala bencana cukup besar dan membutuhkan respon cepat dari seluruh pihak terkait.
Kerusakan fasilitas umum juga signifikan. Posko mencatat kerusakan pada:
- 259 perkantoran
- 207 tempat ibadah
- 266 sekolah
- 15 pondok pesantren
- 461 titik jalan
- 332 jembatan
- 132 fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas
Kerusakan tidak hanya menyasar fasilitas publik, tetapi juga menghancurkan sejumlah aset masyarakat. 157.318 rumah dilaporkan rusak. Sektor pertanian juga terpukul akibat 89.206 hektare sawah dan 14.725 hektare perkebunan ikut terdampak.
Penanganan Darurat Masih Terkendala Akses dan Logistik
Gubernur menjelaskan bahwa perpanjangan status darurat diperlukan karena banyak wilayah terisolasi. Jalan dan jembatan rusak menghambat pengiriman bantuan.
“Kita sudah survei ke lapangan. Perlu kita perpanjang dua minggu untuk rehabilitasi infrastruktur,” kata Mualem.
Tim gabungan BPBA, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan terus melakukan evakuasi warga yang masih berada di zona rawan. Kondisi cuaca yang tak menentu juga membuat proses distribusi logistik belum optimal. Beberapa daerah membutuhkan bantuan makanan siap saji, selimut, tenda darurat, serta obat-obatan.
Pelayanan kesehatan menjadi prioritas karena risiko penyebaran penyakit meningkat di lokasi pengungsian. Tenaga medis dikerahkan untuk memberikan pemeriksaan dasar, imunisasi darurat, hingga layanan untuk kelompok rentan seperti lansia, bayi, dan ibu hamil.
Dampak pada Sektor Pendidikan dan Aktivitas Sosial
Bencana ini turut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Dengan 266 sekolah rusak dan ribuan anak mengungsi, proses belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Pemerintah sedang menyiapkan ruang kelas darurat agar siswa tetap bisa belajar.
Tempat ibadah dan fasilitas sosial lainnya juga tidak luput dari dampak bencana. Banyak kegiatan masyarakat dihentikan untuk mengutamakan keselamatan warga. Pemerintah bersama lembaga kemanusiaan mencoba memulihkan kembali fungsi sosial tersebut secara bertahap.
Selain itu, rusaknya 332 jembatan memutus akses antarwilayah sehingga beberapa desa hanya dapat dijangkau perahu atau kendaraan khusus. Kondisi ini menambah beban penanganan karena setiap lokasi membutuhkan metode bantuan berbeda.
Upaya Rehabilitasi Infrastruktur Mulai Dilakukan Bertahap
Gubernur Aceh bergerak cepat untuk memulihkan infrastruktur kritis. Proses perbaikan jalan dan jembatan yang rusak menjadi prioritas. Akses transportasi penting untuk memperlancar distribusi logistik dan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Petugas juga mulai membersihkan rumah warga dari lumpur dan puing. Fasilitas kesehatan yang rusak diperbaiki agar layanan medis tetap berjalan. Pembangunan fasilitas sanitasi sementara di lokasi pengungsian dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Aceh terus melakukan pemetaan wilayah paling terdampak agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Penutup: Pemulihan Aceh Butuh Kolaborasi Jangka Panjang
Perpanjangan status tanggap darurat menunjukkan bahwa pemulihan Aceh masih membutuhkan kerja besar. Dengan jumlah warga terdampak mendekati dua juta orang, bencana ini menjadi salah satu yang paling besar dalam beberapa tahun terakhir.
Koordinasi pemerintah daerah, pusat, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan. Fokus tidak hanya pada penanganan darurat, tetapi juga rehabilitasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Aceh membutuhkan dukungan kolaboratif agar masyarakat bisa kembali pulih, sementara upaya antisipasi bencana serupa di masa depan harus diperkuat.
baca juga di sini : Publik Diminta Dukung Kementan Karena Berhasil Lakukan Swasembada
