Surabaya (catmera) — Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, menegaskan optimisme terhadap peran Paralegal Muslimat NU. Ia menilai keberadaan paralegal menjadi langkah konkret memperluas akses keadilan. Fokus utama diarahkan pada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Khofifah menyampaikan bahwa penguatan akses keadilan bukan sekadar program sektoral. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial nasional. Ia menekankan keadilan harus hadir nyata, bukan berhenti sebagai wacana kebijakan pusat.
Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian pengukuhan Paralegal Muslimat NU. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang organisasi. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memiliki pendampingan hukum dasar yang mudah dijangkau.
Baca Juga: Mantan Pimpinan KPK: Kasus Aswad Sulaiman Cukup Bukti
Inaugurasi Nasional Paralegal Muslimat NU di Jakarta
Pengukuhan paralegal dilaksanakan di Auditorium Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, pada 28 Desember. Dalam prosesi tersebut, Khofifah secara langsung mengukuhkan jajaran paralegal. Ia menyerahkan selempang dan sertifikat kepada 50 paralegal secara simbolis.
Secara keseluruhan, terdapat 2.943 paralegal Muslimat NU yang telah dikukuhkan. Mereka tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Angka ini mencerminkan kesiapan organisasi menjangkau wilayah luas dan beragam.
Sebaran paralegal tersebut dinilai strategis. Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan akses bantuan hukum. Kehadiran paralegal di komunitas lokal dapat menutup kesenjangan tersebut.
Khofifah menilai pengukuhan ini sebagai tonggak penting. Ia menyebutnya sebagai investasi sosial jangka panjang. Dampaknya diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Peran Strategis Paralegal di Lini Pemerintahan Terbawah
Khofifah menekankan bahwa paralegal sangat dibutuhkan di lini administrasi pemerintahan paling bawah. Level ini menjadi ruang utama interaksi sosial masyarakat setiap hari. Berbagai persoalan administratif dan sosial sering muncul di tingkat tersebut.
Paralegal Muslimat NU diposisikan bukan sebagai pengganti advokat. Mereka juga bukan sekadar pelengkap sistem hukum formal. Perannya lebih sebagai garda terdepan advokasi hukum berbasis komunitas.
Paralegal dibekali kemampuan pendampingan awal. Mereka mampu membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum. Selain itu, mereka berperan dalam mediasi sengketa secara kekeluargaan.
Pendekatan ini dinilai efektif mencegah konflik berkepanjangan. Penyelesaian dini dapat mengurangi beban lembaga peradilan. Masyarakat juga terhindar dari biaya hukum yang tinggi.
Dukungan terhadap Asta Cita dan Agenda Nasional
Khofifah menyatakan program paralegal sejalan dengan Asta Cita ketujuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut menekankan perluasan akses keadilan bagi seluruh warga. Muslimat NU mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan tersebut.
Ia menilai partisipasi organisasi masyarakat sangat penting. Negara tidak dapat bekerja sendiri dalam memperluas keadilan. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.
Penguatan paralegal dianggap memperkuat harmoni sosial. Ketika akses keadilan merata, potensi konflik dapat ditekan. Ketahanan bangsa pun semakin kokoh.
Khofifah menegaskan bahwa dampak paralegal tidak hanya bersifat hukum. Efek sosial dan edukatif juga sangat besar. Literasi hukum masyarakat akan meningkat secara bertahap.
Dukungan Kelembagaan dan Standar Kompetensi Paralegal
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dukungan tersebut diberikan selama proses pelatihan dan pemagangan paralegal.
Pelatihan dirancang untuk memastikan standar kompetensi terpenuhi. Materi mencakup dasar hukum, teknik pendampingan, dan etika pelayanan. Proses pemagangan memperkuat pengalaman lapangan paralegal.
Standar ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Paralegal diharapkan bekerja profesional dan berintegritas. Pendampingan yang diberikan harus akurat dan bertanggung jawab.
Kolaborasi kelembagaan juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan. Peningkatan kapasitas paralegal dapat dilakukan secara periodik. Dengan demikian, kualitas layanan tetap terjaga.
Konteks Tantangan Akses Keadilan di Daerah
Data nasional menunjukkan kesenjangan akses bantuan hukum masih terjadi. Wilayah pedesaan sering menghadapi keterbatasan informasi hukum. Jarak geografis dan biaya menjadi hambatan utama.
Paralegal komunitas hadir sebagai solusi antara. Mereka lebih dekat dengan warga dan memahami konteks lokal. Kepercayaan masyarakat juga relatif lebih tinggi.
Model pendampingan berbasis komunitas telah diterapkan di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan penurunan konflik kecil yang berujung litigasi. Indonesia mengadopsi pendekatan serupa melalui paralegal.
Muslimat NU memanfaatkan jaringan organisasi hingga tingkat ranting. Hal ini mempercepat distribusi layanan hukum dasar. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kondisi sosial Indonesia.
Pandangan Khofifah ke Depan dan Harapan Dampak Berkelanjutan
Khofifah berharap 2.943 paralegal dapat membawa dampak signifikan. Dampak tersebut diharapkan dirasakan oleh umat dan bangsa. Penguatan akses keadilan menjadi tujuan utama.
Ke depan, integrasi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat. Sinergi program akan memperluas jangkauan layanan. Monitoring dan evaluasi juga menjadi aspek penting.
Dengan langkah berkelanjutan, Paralegal Muslimat NU diharapkan menjadi model nasional. Model ini menggabungkan pendekatan hukum dan sosial. Keadilan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi visi bersama.
Baca Juga: Pilkada lewat DPRD: Partai Besar Merapat, Partai Kecil Tak Sepakat
