Jakarta (catmera) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam penegakan hukum. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menyita 49 dokumen penting usai menggeledah kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 22 Desember 2025. Penggeledahan ini menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dokumen yang diamankan berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa. Dokumen tersebut mencakup proyek-proyek pengadaan yang berjalan sepanjang tahun 2025 serta rencana pekerjaan pengadaan untuk tahun 2026. Menurutnya, dokumen ini sangat krusial untuk menelusuri dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan.
“Dokumen yang diamankan di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan tahun 2026,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Dengan demikian, KPK berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai pola pengaturan proyek yang diduga sarat praktik suap.
Baca Juga: Pemerintah Susun PP Baru Atur Jabatan Sipil Anggota Polri
Penggeledahan sebagai Bagian Penyidikan Terpadu
Penggeledahan yang dilakukan di kompleks Pemkab Bekasi bukan langkah sporadis. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari penyidikan intensif yang telah dimulai sejak operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hari sebelumnya. Melalui penggeledahan, penyidik berupaya mengamankan bukti administratif agar tidak terjadi penghilangan atau manipulasi dokumen.
Selain itu, KPK menilai bahwa kasus suap ijon proyek biasanya melibatkan perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, dokumen rencana pengadaan tahun berikutnya juga menjadi fokus penyitaan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah praktik suap tidak hanya terjadi pada proyek yang sedang berjalan, tetapi juga berpotensi berulang di masa mendatang.
OTT Kesepuluh KPK Sepanjang 2025
Kasus dugaan suap di Kabupaten Bekasi bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025. OTT tersebut tercatat sebagai operasi kesepuluh yang digelar KPK sepanjang tahun 2025. Dalam operasi ini, penyidik mengamankan sepuluh orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat daerah hingga pihak swasta.
Sehari kemudian, tepatnya pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan bahwa tujuh orang dari sepuluh pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari tujuh orang tersebut, dua nama yang langsung menjadi sorotan publik adalah Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.
Pada hari yang sama, KPK juga mengumumkan telah menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik suap proyek yang tengah diselidiki. Penyitaan uang ini memperkuat dugaan adanya transaksi ilegal dalam proses pengurusan proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Bekasi.
Penetapan Tersangka dan Peran Para Pihak
Perkembangan signifikan terjadi pada 20 Desember 2025. KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang diduga berperan sebagai penerima suap. Sementara itu, Sarjan ditetapkan sebagai pemberi suap. Dugaan sementara, pemberian uang tersebut dilakukan untuk mengamankan proyek pengadaan melalui mekanisme ijon, yakni kesepakatan pemberian imbalan sebelum proyek resmi dilaksanakan.
KPK menilai bahwa keterlibatan pejabat publik dan aparat desa dalam kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan dugaan suap yang terjadi. Oleh sebab itu, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Dampak dan Komitmen KPK
Kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi ini kembali menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area paling rawan korupsi. Anggaran besar, kewenangan luas, serta lemahnya pengawasan kerap menjadi celah terjadinya praktik suap.
Melalui penggeledahan, penyitaan dokumen, serta penetapan tersangka, KPK menegaskan komitmennya untuk membersihkan tata kelola pemerintahan daerah. KPK juga mengimbau para penyelenggara negara agar menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam pengawasan. Partisipasi publik dinilai penting agar praktik serupa tidak terus berulang. KPK memastikan penyidikan kasus ini akan terus berjalan hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana dan membuka kemungkinan penetapan tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan.
Dengan langkah-langkah tersebut, KPK berharap penanganan kasus ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi momentum perbaikan sistem pengadaan agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Baca Juga: Eddy Soeparno: PAN Terbuka Terhadap Berbagai Opsi Pembenahan Pemilu demi Demokrasi Berkualitas
