Jakarta (catmera) – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019, Laode Muhammad Syarif, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman, pada 2017 telah didukung kecukupan bukti. Pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan KPK yang menghentikan penyidikan kasus tersebut pada akhir Desember 2025.
Keputusan penghentian penyidikan itu langsung menimbulkan reaksi publik. Pasalnya, kasus ini sempat dikategorikan sebagai salah satu perkara besar di sektor pertambangan. Selain itu, dugaan kerugian negara yang disampaikan KPK pada awal penanganan juga terbilang sangat signifikan.
Menurut Laode, ketika Aswad ditetapkan sebagai tersangka, proses pembuktian telah berada pada tahap yang matang. Ia menilai bahwa penyidik kala itu hanya tinggal menyelesaikan penghitungan kerugian negara.
“Ketika ditetapkan tersangka, sudah cukup bukti suapnya,” ujar Laode saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.
Ia menambahkan bahwa pada saat itu penyidik KPK masih menunggu hasil penghitungan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, perkara tersebut sebenarnya telah melampaui tahap penyelidikan awal.
Baca Juga: Buruh Tolak Keputusan Dedi Mulyadi soal UMS, Ancam Demo
Awal Penetapan Tersangka Aswad Sulaiman
Sebagai latar belakang, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada 4 Oktober 2017. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pemberian izin pertambangan di Kabupaten Konawe Utara.
Aswad diketahui menjabat sebagai Penjabat Bupati Konawe Utara pada periode 2007–2009. Ia kemudian kembali menjabat sebagai Bupati definitif pada 2011–2016. Dalam dua periode tersebut, ia diduga menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan.
KPK mendalami penerbitan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu, izin usaha pertambangan operasi produksi juga menjadi fokus penyidikan.
Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah
Pada tahap awal penyidikan, KPK menyampaikan dugaan kerugian negara yang cukup besar. Nilainya disebut mencapai sedikitnya Rp2,7 triliun. Angka ini berasal dari penjualan hasil produksi nikel.
Produksi tersebut diduga diperoleh melalui proses perizinan yang melawan hukum. Oleh karena itu, kasus ini menarik perhatian luas karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam.
Selain kerugian negara, KPK juga mendalami dugaan aliran suap. Aswad diduga menerima dana hingga Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan tambang. Dugaan suap ini terjadi dalam kurun waktu 2007 hingga 2009.
Dengan kombinasi dua dugaan tersebut, perkara ini dinilai memiliki dimensi hukum yang kompleks.
Pemeriksaan Saksi dan Perkembangan Kasus
Seiring berjalannya waktu, penyidikan terus dilakukan. Pada 18 November 2021, KPK memeriksa Andi Amran Sulaiman sebagai saksi. Saat itu, Amran menjabat sebagai Direktur PT Tiran Indonesia.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepemilikan dan aktivitas tambang nikel di Konawe Utara. Langkah ini menunjukkan bahwa KPK masih berupaya menelusuri alur perizinan dan kepemilikan tambang.
Kemudian, pada 14 September 2023, KPK berencana menahan Aswad Sulaiman. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana. Aswad dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit.
Akibatnya, proses penahanan batal dilakukan. Sejak saat itu, perkembangan kasus berjalan lebih lambat.
Penghentian Penyidikan Tahun 2025
Selanjutnya, pada 26 Desember 2025, KPK mengumumkan penghentian penyidikan kasus Aswad Sulaiman. KPK menyatakan bahwa penyidikan dihentikan karena tidak ditemukan kecukupan bukti.
Keputusan ini langsung memunculkan pertanyaan. Publik mempertanyakan perbedaan penilaian antara KPK saat ini dan KPK pada periode sebelumnya.
Dalam konteks inilah pernyataan Laode Muhammad Syarif menjadi sorotan. Ia menilai bahwa pada masa kepemimpinannya, dasar hukum penetapan tersangka telah terpenuhi.
Namun demikian, Laode juga memahami bahwa setiap pimpinan KPK memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian hukum masing-masing.
Implikasi bagi Penegakan Hukum
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penanganan perkara korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam. Proses hukum sering kali berjalan panjang dan berliku.
Di satu sisi, penetapan tersangka menunjukkan keseriusan penegakan hukum. Di sisi lain, penghentian penyidikan dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum.
Oleh sebab itu, transparansi menjadi faktor penting. Penjelasan yang terbuka mengenai alasan hukum penghentian penyidikan dibutuhkan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Selain itu, konsistensi penanganan perkara juga menjadi sorotan. Publik berharap tidak ada kesan bahwa kasus besar berakhir tanpa kejelasan.
Penutup
Perbedaan pandangan antara pimpinan KPK periode 2015–2019 dan keputusan KPK saat ini menunjukkan kompleksitas penegakan hukum korupsi di Indonesia.
Meski penyidikan telah dihentikan, diskusi publik masih terus berlangsung. Kasus Aswad Sulaiman menjadi pengingat bahwa kesinambungan, transparansi, dan konsistensi sangat penting dalam menjaga kredibilitas lembaga antikorupsi.
Ke depan, kejelasan proses hukum diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Baca Juga: Uji UU Pemilu, Pemohon Ingin Mencalonkan Anggota DPR Non Parpol Politik
